Kementerian Agraria Tata Ruang Dan Badan Pertanahan Nasional memastikan bahwa masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang sepeser untuk menyertifikasi tanah milik mereka. Keputusan tersebut setelah Kementerian ATR/BPN ditargetkan untuk menaikkan sertifikasi tanah dari 1 juta menjadi 5 juta bidang tanah.

“Nah dengan kebijakan presiden pada tahun 2017 harus sudah ada 5 juta dengan biaya semua akan ditanggung oleh pemerintah. Dengan biaya ditanggung oleh pemerintah artinya ini adalah gratis untuk masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN M Noor Marzuki.
pemerintah-akan-memberikan-sertifikasi-tanah-gratis-mulai-2017
Walaupun demikian, saat ini pemerintah hanya menganggarkan anggaran untuk sertifikasi 2 juta tanah yang mencapai Rp 700 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017. Sementara itu, total kebutuhan yang dibutuhkan untuk melakukan sertifikasi tanah adalah sebanyak Rp 2 triliun.

“Untuk tiga juta sisanya akan diambil dari APBD, CSR perusahaan dan juga melalui perbankan yang memiliki kepentingan bisnis dengan sertifikasi tanah,” tambah Noor.

Dalam rangka sertifikasi ini, salah satu daerah yang telah menyiapkan dana adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI menyisihkan dana dalam APBD yang akan digunakan untuk percepatan sertifikasi tanah di wilayah DKI Jakarta.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah ditandatangi oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dengan Gubernur Jakarta non-akitf Basuki Tjahaja Purnama pada Oktober 2016 lalu. Selain DKI Jakarta, Pemkot Surabay juga akan melakukan percepatan sertifikasi tanah dengan menggandeng perusahaan swasta untuk melakukan program CSR.

Setidaknya terdapat 9 perusahaan yang telah menyampaikan komitmen untuk ikut serta dalam sertifikasi tanah di Surabaya. Kesembilan pengembang tersebut adalah Ciputra Group, Pakuwon Groupd, PT Bhakti Tamara, Podojoyo Masyhur Group, PT Dian Permana, PT Trijaya Kartika, PT Gala Bumi Perkasa, Lamicitra Nusantara Tbk dan Maspion Group.

Bantuan yang diberikan pengembang tersebut jika ditotal mencapai sekitar 6.500 bidang tanah yang berada di wilayah administrasi Pemkot Surabaya. “Pemda saat ini semakin sadar bahwa sertifikat adalah hal yang penting. Di Boyolali, 40 persen sertifikat telah dijaminkan ke bank untuk modal. Ini sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong kemakmuran,” kata Sofyan.

Setelah bekerja sama dengan pemda, Kementerian ATR/BPN nantinya akan berbicara dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi supaya anggaran untuk desa dapat juga dialokasikan untuk proses sertifikasi tanah di daerah.