Penyatuan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat atau Kemenpera menjadi Kementerian agen togel PUPR telah banyak diprediksi akan mengurangi efektivitas dari pembangunan perumahan.

Setelah lebih dari 2 tahun era pemerintahan Joko Widodo, telrihat bahwa perumahan tidak lagi ditangani dengan baik dibandingkan era sebelumnya. “Pemerintah saat ini tidak pro-rakyat. Padahal kalau dibuat khusus perumahan rakyat, pemerintah dapat lebih fokus membangun rumah terjangkau,” kata mantan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau Apersi Fuad Zakaria.

Fuad melihat bahwa pemerintah saat ini tidak mengurus rumah murah dengan baik sehingga banyak lahan kosong yang seharusnya dapat dibangun rumah pemukiman berubah menjadi bangunan komersial. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional juga dianggap Fuad tidak membantu dalam judi togel mempermudah pembangunan rumah rakyat tersebut dengan menyediakan lahan.

Penerbitan sertifikat tanah masih merupakan klasik dalam pembangunan pemumkiman. Fuad meragukan target BPN untuk dapat mengeluarkan 5 jtua bidang sertifkat akan berhasil dijalankan. Dirinya menganggap bawha ATR/BPN yang merupakan Kementerian teknis harusnya dapat dipimpin oleh profesional yang telah berpengalaman bukanlah seorang politisi ataupun orang yang dekat dengan kekuasaan.

Sementara itu, dari sisi pemenuhan pasokan perumahan dianggap juga masih belum dapat mengimbangi kebutuhan atau permintaan pasar yaitu 11,4 juta unit. “Padahal pertumbuhan penduduk saja telah menambah kebutuhan rumah 700 ribu unit pertahun,” kata Fuad.

Jika pembangunan rumah melalui program Sejuta Rumah dilakukan, kata Fuad, kebutuhan rumah dapat dipenuhi dalam 30 tahun mendatang. Menurut Fuad, pemerintah harus Teman 4D memiliki terobosan dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah tersebut. Salah satunya adalah dengan membentuk kementerian khusus mengenai perumahan.

“Kemenpera harusnya dihidupkan kembali agar dapat fokus mengurus perumahan,” jelas Fuad. Fuad membandingkan bahwa dulu ketika masih terdapat Kemenpera, volume pembangunan rumah rakyat sudah cukup kecil apalagi sekarang karena masalah perumahan rakyat hanya berada di bawah Direktorat Jenderal.