Penyatuan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat atau Kemenpera menjadi Kementerian agen togel PUPR telah banyak diprediksi akan mengurangi efektivitas dari pembangunan perumahan.

Setelah lebih dari 2 tahun era pemerintahan Joko Widodo, telrihat bahwa perumahan tidak lagi ditangani dengan baik dibandingkan era sebelumnya. “Pemerintah saat ini tidak pro-rakyat. Padahal kalau dibuat khusus perumahan rakyat, pemerintah dapat lebih fokus membangun rumah terjangkau,” kata mantan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau Apersi Fuad Zakaria.

Fuad melihat bahwa pemerintah saat ini tidak mengurus rumah murah dengan baik sehingga banyak lahan kosong yang seharusnya dapat dibangun rumah pemukiman berubah menjadi bangunan komersial. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional juga dianggap Fuad tidak membantu dalam judi togel mempermudah pembangunan rumah rakyat tersebut dengan menyediakan lahan.

Penerbitan sertifikat tanah masih merupakan klasik dalam pembangunan pemumkiman. Fuad meragukan target BPN untuk dapat mengeluarkan 5 jtua bidang sertifkat akan berhasil dijalankan. Dirinya menganggap bawha ATR/BPN yang merupakan Kementerian teknis harusnya dapat dipimpin oleh profesional yang telah berpengalaman bukanlah seorang politisi ataupun orang yang dekat dengan kekuasaan.

Sementara itu, dari sisi pemenuhan pasokan perumahan dianggap juga masih belum dapat mengimbangi kebutuhan atau permintaan pasar yaitu 11,4 juta unit. “Padahal pertumbuhan penduduk saja telah menambah kebutuhan rumah 700 ribu unit pertahun,” kata Fuad.

Jika pembangunan rumah melalui program Sejuta Rumah dilakukan, kata Fuad, kebutuhan rumah dapat dipenuhi dalam 30 tahun mendatang. Menurut Fuad, pemerintah harus Teman 4D memiliki terobosan dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah tersebut. Salah satunya adalah dengan membentuk kementerian khusus mengenai perumahan.

“Kemenpera harusnya dihidupkan kembali agar dapat fokus mengurus perumahan,” jelas Fuad. Fuad membandingkan bahwa dulu ketika masih terdapat Kemenpera, volume pembangunan rumah rakyat sudah cukup kecil apalagi sekarang karena masalah perumahan rakyat hanya berada di bawah Direktorat Jenderal.

Kementerian Agraria Tata Ruang Dan Badan Pertanahan Nasional memastikan bahwa masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang sepeser untuk menyertifikasi tanah milik mereka. Keputusan tersebut setelah Kementerian ATR/BPN ditargetkan untuk menaikkan sertifikasi tanah dari 1 juta menjadi 5 juta bidang tanah.

“Nah dengan kebijakan presiden pada tahun 2017 harus sudah ada 5 juta dengan biaya semua akan ditanggung oleh pemerintah. Dengan biaya ditanggung oleh pemerintah artinya ini adalah gratis untuk masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN M Noor Marzuki.
pemerintah-akan-memberikan-sertifikasi-tanah-gratis-mulai-2017
Walaupun demikian, saat ini pemerintah hanya menganggarkan anggaran untuk sertifikasi 2 juta tanah yang mencapai Rp 700 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017. Sementara itu, total kebutuhan yang dibutuhkan untuk melakukan sertifikasi tanah adalah sebanyak Rp 2 triliun.

“Untuk tiga juta sisanya akan diambil dari APBD, CSR perusahaan dan juga melalui perbankan yang memiliki kepentingan bisnis dengan sertifikasi tanah,” tambah Noor.

Dalam rangka sertifikasi ini, salah satu daerah yang telah menyiapkan dana adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI menyisihkan dana dalam APBD yang akan digunakan untuk percepatan sertifikasi tanah di wilayah DKI Jakarta.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah ditandatangi oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dengan Gubernur Jakarta non-akitf Basuki Tjahaja Purnama pada Oktober 2016 lalu. Selain DKI Jakarta, Pemkot Surabay juga akan melakukan percepatan sertifikasi tanah dengan menggandeng perusahaan swasta untuk melakukan program CSR.

Setidaknya terdapat 9 perusahaan yang telah menyampaikan komitmen untuk ikut serta dalam sertifikasi tanah di Surabaya. Kesembilan pengembang tersebut adalah Ciputra Group, Pakuwon Groupd, PT Bhakti Tamara, Podojoyo Masyhur Group, PT Dian Permana, PT Trijaya Kartika, PT Gala Bumi Perkasa, Lamicitra Nusantara Tbk dan Maspion Group.

Bantuan yang diberikan pengembang tersebut jika ditotal mencapai sekitar 6.500 bidang tanah yang berada di wilayah administrasi Pemkot Surabaya. “Pemda saat ini semakin sadar bahwa sertifikat adalah hal yang penting. Di Boyolali, 40 persen sertifikat telah dijaminkan ke bank untuk modal. Ini sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong kemakmuran,” kata Sofyan.

Setelah bekerja sama dengan pemda, Kementerian ATR/BPN nantinya akan berbicara dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi supaya anggaran untuk desa dapat juga dialokasikan untuk proses sertifikasi tanah di daerah.