Penyatuan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat atau Kemenpera menjadi Kementerian agen togel PUPR telah banyak diprediksi akan mengurangi efektivitas dari pembangunan perumahan.

Setelah lebih dari 2 tahun era pemerintahan Joko Widodo, telrihat bahwa perumahan tidak lagi ditangani dengan baik dibandingkan era sebelumnya. “Pemerintah saat ini tidak pro-rakyat. Padahal kalau dibuat khusus perumahan rakyat, pemerintah dapat lebih fokus membangun rumah terjangkau,” kata mantan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau Apersi Fuad Zakaria.

Fuad melihat bahwa pemerintah saat ini tidak mengurus rumah murah dengan baik sehingga banyak lahan kosong yang seharusnya dapat dibangun rumah pemukiman berubah menjadi bangunan komersial. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional juga dianggap Fuad tidak membantu dalam judi togel mempermudah pembangunan rumah rakyat tersebut dengan menyediakan lahan.

Penerbitan sertifikat tanah masih merupakan klasik dalam pembangunan pemumkiman. Fuad meragukan target BPN untuk dapat mengeluarkan 5 jtua bidang sertifkat akan berhasil dijalankan. Dirinya menganggap bawha ATR/BPN yang merupakan Kementerian teknis harusnya dapat dipimpin oleh profesional yang telah berpengalaman bukanlah seorang politisi ataupun orang yang dekat dengan kekuasaan.

Sementara itu, dari sisi pemenuhan pasokan perumahan dianggap juga masih belum dapat mengimbangi kebutuhan atau permintaan pasar yaitu 11,4 juta unit. “Padahal pertumbuhan penduduk saja telah menambah kebutuhan rumah 700 ribu unit pertahun,” kata Fuad.

Jika pembangunan rumah melalui program Sejuta Rumah dilakukan, kata Fuad, kebutuhan rumah dapat dipenuhi dalam 30 tahun mendatang. Menurut Fuad, pemerintah harus Teman 4D memiliki terobosan dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah tersebut. Salah satunya adalah dengan membentuk kementerian khusus mengenai perumahan.

“Kemenpera harusnya dihidupkan kembali agar dapat fokus mengurus perumahan,” jelas Fuad. Fuad membandingkan bahwa dulu ketika masih terdapat Kemenpera, volume pembangunan rumah rakyat sudah cukup kecil apalagi sekarang karena masalah perumahan rakyat hanya berada di bawah Direktorat Jenderal.

Genap 2 tahun Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjalankan pemerintah. Beberapa capaian yang telah diraih oleh kementerian selama 2 tahun ini, tidak terkecuali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR.

Dalam 2 tahun terkahir ini, Kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono ini telah banyak membangun proyek infrastruktur situs judi poker seperti jalan tol, waduk dan jembatan hingga proyek perumahan murah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
Rapor Dua Tahun Kementerian PU Kabinet Kerja Jokowi-JK
Dibidang ketahanan pangan, selama periode 2015 Kementerian PUPR telah membangun 13 waduk baru dan saat ini telah melanjutkan pembangunan 16 waduk dengan menyelesaikan sebanyak 5 waduk serta membangun jaringan irigasi baru yang mengairi lahan sebesar 182.000 hektar.

Hingga 2019 nanti, Kementerian PUPR telah menargetkan pembangunan 65 bendungan baru yang diikuti oleh pembangunan 1 juta hektar jaringan irigasi baru. Pada bidang konektivitas, Kementerian PU telah berhasil membangun jalan tol sepanjang 153 kilometer dari target awal sebesar 1.060 kilometer hingga 2019 nanti.

Selain jalan tol, Kementerian PU juga telah membangun jembatan sepanjang 7.970 meter dari target 29.589 meter pada tahun 2019 mendatang. Sedangkan pada sektor pemukiman, Kementerian PU telah membangun sistem penyediaan air minum yang memiliki kapasitas mencapai 7.349 liter per detik dan telah merevitalisasi 159 kawasan tematik perkotaan.

Adapun pada sektor perumahan, Kementerian PUPR telah membangun 10.497 unit rusun pada tahun 2015 dan meningkatkan kualitas 82.245 rumah swadaya. Selain berhasil mengerjakan banyak proyek infrastruktur, Kementerian PUPR juga telah berhasil mengeluarkan peraturan-peraturan judi poker online Android baru dalam seperti PP Hak Guna Air dan Perpres Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera pada 2014. Kementerian PU juga berhasil mengeluarkan PP Pengusahaan Sumber Daya Air dan Perpres Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede pada tahun 2015.

Terakhir adalah, UU Tapera , PP Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Instruksi Presiden atau Inpres Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan.

Pada segi anggaran, hingga 20 Oktober 2016, penggunaan anggaran di PUPR telah mencapai 55,55 persen atau lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun sebelumnya daftar poker yang hanya mencapai 47,25 persen. Pada kondisi fisik, telah mencapai 63,15 persen yang dimana naik dari periode yang sama pada tahun 2015 yang mencapai 60,52 persen.